Analisis saya, kasus dari artikel tersebut melanggar beberapa prinsip akutansi.
seperti prinsip tanggung jawab profesi, kepentingan publik, dan perilaku profesional.
seharusnya pemerintah tegas dalam membuat kebijakan, agar masalah kargo ini, tidak semakin ruwet, menggangu dan merugikan banyak pihak
Senin, 03 Oktober 2011
Jakarta - Persidangan kasus dugaan korupsi dan money laundering dengan terdakwa Gayus Tambunan kembali digelar di pengadilan Tipikor dengan agenda pemeriksaan saksi. Terungkap dari salah seorang saksi, Gayus menginvestasikan uang hasil korupsi untuk membeli beberapa saham, salah satunya saham perusahaan Grup Bakrie.
Hal ini terungkap dari kesaksian General Manager e-Trading Securities, Arishandi Indro Dwisatyo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2011).
Arishandi mengungkapkan, Gayus tercatat sebagai salah satu nasabah yang memiliki rekening efek atau rekening saham di PT e-Trading Securities. Gayus tercatat sebagai nasabah sejak Januari 2010 silam.
"Saudara Gayus menjadi salah satu nasabah kami. Menurut data, mulai 20 Januari 2010, itu tanggal pembukaan rekening atas nama saudara Gayus sendiri," ujar Arishandi.
Dijelaskan dia, secara keseluruhan Gayus menginvestasikan uang sebesar Rp 7,85 miliar dalam perusahaan perantara pedagang efek atau jual beli saham tersebut. Uang tersebut disetorkan oleh Gayus dalam 8 tahap dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Maret 2010.
"Total Rp 7.850.000.000," ucap Arishandi.
Uang investasi Gayus tersebut, menurut Arishandi sudah digunakan sebagian untuk transaksi jual-beli saham. Dan yang paling besar nilainya sekitar Rp 3,5 miliar digunakan untuk membeli saham perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bakrie Sumatera Plantation atau kode sahamnya UNSP.
"Sudah ditransaksikan untuk jual-beli saham Rp 6 miliar. Posisi terakhir per 30 September, Jumat kemarin, dalam portfolio kemarin ada satu kode saham UNSP, Bakrie Plantation," ungkapnya.
"Rp 3,428 miliar, dengan harga per Jumat (30/9) kemarin," imbuh Arishandi.
Setelah digunakan untuk transaksi jual beli saham tersebut, tersisa uang sebesar Rp 112,6 juta dalam rekening efek milik Gayus di PT e-Trading Securities.
"Dalam rekening ada dana sebesar Rp 112.623.630. Statusnya masih aktif, tapi diblokir dalam rekening atas permintaan polisi. Yang diblokir rekening di perusahaan kami, rekening yang bersangkutan diminta dinonaktifkan. Dalam rekening efek tersebut terdapat saham dan dana," jelasnya.
Selain Gayus, Arishandi mengungkapkan bahwa Milana Anggraeni yang merupakan istri Gayus juga memiliki rekening efek di PT e-Trading Securities. Milana diketahui membuka rekening lebih awal dari Gayus, yakni pada 2 September 2009.
Menurut Arsihandi, Milana menginvestasikan uang sebesar Rp 3,706 miliar dalam perusahaan tersebut. Uang tersebut disetorkan dalam 13 tahap dalam rentang waktu September 2009 hingga Januari 2010. Namun, Milana kembali menarik uang investasinya pada Januari-Februari 2010 sebanyak 6 kali transaksi dengan total Rp 2,81 miliar.
"Total Rp 3.706.600.000," tuturnya.
"Untuk posisi terakhir per 30 September 2011 rekening atas nama Milana Anggraeni, masih ada Rp 100 ribu dan saham Mobile-8 Telecom, Fren, senilai Rp 50 juta rupiah, jumlahnya 100 ribu lembar," tandas Arishandi
ANALISIS:
Analisis saya, kasus yang menimpa gayus melanggar prinsip tanggung jawab profesi, prinsip integritas, prinsip obyektifitas dan perilaku profesional.
karna gayus yg notabenya adalah aparat atau abdi negara, tidak melaksanakan amanah dan pekerjaanya secara baik, malah merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan berbagai macam pelanggaran dan kasus yang dilakukanya, khususnya kasus yg terakhir ini, pencucian atau money laundring dri dana yg di korupsinya
Hal ini terungkap dari kesaksian General Manager e-Trading Securities, Arishandi Indro Dwisatyo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2011).
Arishandi mengungkapkan, Gayus tercatat sebagai salah satu nasabah yang memiliki rekening efek atau rekening saham di PT e-Trading Securities. Gayus tercatat sebagai nasabah sejak Januari 2010 silam.
"Saudara Gayus menjadi salah satu nasabah kami. Menurut data, mulai 20 Januari 2010, itu tanggal pembukaan rekening atas nama saudara Gayus sendiri," ujar Arishandi.
Dijelaskan dia, secara keseluruhan Gayus menginvestasikan uang sebesar Rp 7,85 miliar dalam perusahaan perantara pedagang efek atau jual beli saham tersebut. Uang tersebut disetorkan oleh Gayus dalam 8 tahap dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Maret 2010.
"Total Rp 7.850.000.000," ucap Arishandi.
Uang investasi Gayus tersebut, menurut Arishandi sudah digunakan sebagian untuk transaksi jual-beli saham. Dan yang paling besar nilainya sekitar Rp 3,5 miliar digunakan untuk membeli saham perusahaan Grup Bakrie, yakni PT Bakrie Sumatera Plantation atau kode sahamnya UNSP.
"Sudah ditransaksikan untuk jual-beli saham Rp 6 miliar. Posisi terakhir per 30 September, Jumat kemarin, dalam portfolio kemarin ada satu kode saham UNSP, Bakrie Plantation," ungkapnya.
"Rp 3,428 miliar, dengan harga per Jumat (30/9) kemarin," imbuh Arishandi.
Setelah digunakan untuk transaksi jual beli saham tersebut, tersisa uang sebesar Rp 112,6 juta dalam rekening efek milik Gayus di PT e-Trading Securities.
"Dalam rekening ada dana sebesar Rp 112.623.630. Statusnya masih aktif, tapi diblokir dalam rekening atas permintaan polisi. Yang diblokir rekening di perusahaan kami, rekening yang bersangkutan diminta dinonaktifkan. Dalam rekening efek tersebut terdapat saham dan dana," jelasnya.
Selain Gayus, Arishandi mengungkapkan bahwa Milana Anggraeni yang merupakan istri Gayus juga memiliki rekening efek di PT e-Trading Securities. Milana diketahui membuka rekening lebih awal dari Gayus, yakni pada 2 September 2009.
Menurut Arsihandi, Milana menginvestasikan uang sebesar Rp 3,706 miliar dalam perusahaan tersebut. Uang tersebut disetorkan dalam 13 tahap dalam rentang waktu September 2009 hingga Januari 2010. Namun, Milana kembali menarik uang investasinya pada Januari-Februari 2010 sebanyak 6 kali transaksi dengan total Rp 2,81 miliar.
"Total Rp 3.706.600.000," tuturnya.
"Untuk posisi terakhir per 30 September 2011 rekening atas nama Milana Anggraeni, masih ada Rp 100 ribu dan saham Mobile-8 Telecom, Fren, senilai Rp 50 juta rupiah, jumlahnya 100 ribu lembar," tandas Arishandi
ANALISIS:
Analisis saya, kasus yang menimpa gayus melanggar prinsip tanggung jawab profesi, prinsip integritas, prinsip obyektifitas dan perilaku profesional.
karna gayus yg notabenya adalah aparat atau abdi negara, tidak melaksanakan amanah dan pekerjaanya secara baik, malah merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia dengan berbagai macam pelanggaran dan kasus yang dilakukanya, khususnya kasus yg terakhir ini, pencucian atau money laundring dri dana yg di korupsinya
Minggu, 07 November 2010
Jakarta, November 10, 2010
Attention To:
Human Resources Department
Yayasan KPT
Jl. Raya Bumi Sentoda No. 5
Cibinong
Attention To:
Human Resources Department
Yayasan KPT
Jl. Raya Bumi Sentoda No. 5
Cibinong
Dear Sir/Madam,
Having known about a vacancy advertised on Kompas, November 5, 2010, I am interested in the position of Account Executive (AE).
I am a 20 year old male, graduated from a reputable university, having skill in English, both written and oral and also operating computer. I am a hard worker, able to work in individual and in team.
I would gladly welcome an opportunity to have an interview with you at your convenience. I hope my skills can be one of your company’s assest. I am looking forward to hearing from you in the near future. Thank you for your consideration and attention.
Sincerely yours,
Ismail Fuadi
Enclosures :
- copy of ID Card
- copy of Final Certificate
- photo
- Curriculum Vitae
Sabtu, 09 Oktober 2010
Contoh Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
Personal Details
| Full Name Sex Place, Date of Birth Nationality Height, Weight Health Religion Address Mobile Phone | : Ismail Fuadi : Male : Jakarta, Januari 5, 1990 : Indonesia : 165 cm, 59 kg : Perfect : Moslem : Cilandak 2 No.19, Jakarta 12430 : 0817 9854 203 : 021 - 87903802 : enkdie@yahoo.com |
Educational Background
| 1996 - 2002 2002 - 2005 2005 - 2008 2008 - now | : Alhikmah Elementary School, Jakarta : Junior High School No.56, Jakarta : Senior High School No. 60, Jakarta : Accounting Department at the University of Gunadarma, Jakarta |
Course & Education
1999 - 2002 2008 - 2009 | : English Language Course at LBA Gilland Ganesha, Jakarta : Tax Course (Brevet A & B) di FAIUP, Jakarta |
Qualifications
- Accounting & Administration Skills (Journal Printing & Calculation, Ledger, Petty Cash Payroll & Calculation, Inventory Controls, Project Data Updating, Teller, Salary Caldulation).
- Taxation System.
- Computer Literate (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access, MS Outlook).
- Internet Literate.
Working Experience
| Working at PT. Aegis, Jakarta | |
| Period Purpose Position | : August 2009 - Now : apprentice : Accounting & Taxation staff |
Job's Description :
Jakarta, May 29, 2010 Ismail Fuadi | |
Selasa, 02 Maret 2010
Perusahaan Pertambangan Pengemplang Pajak Terbesar
Setelah mengungkap 100 perusahaan penunggak pajak terbesar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali merilis sektor-sektor usaha yang mengemplang pajak paling gede. Pertambangan dan penggalian menempati urutan teratas.
Sumber: Kompas.com
My Opinion:
pengemplang pajak dan orang2 yg ditempatkan di direktorat Jenderal (Ditjen) pajak yg mengutil pajak sama2 harus di tindak tegas dan di hukum berat. tegakkan supremasi hukum untuk membangun clean governance dan good goverment. Nga ada lagi toleransi2 or pajak khusus buat perusahaan or lembaga2 tertentu.
Nilai tunggakan sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 2,92 triliun. Angka tersebut berasal dari lima perusahaan. Kemudian diikuti bidang usaha real estate, perusahaan, dan jasa perusahaan. Di sektor ini ada tujuh perusahaan yang menunggak pajak sebanyak Rp 2,44 triliun.
Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo menyatakan, pihaknya akan terus melakukan penagihan. "Tindakan penagihan dari wajib pajak yang belum lunas tersebut dilakukan baik secara soft collection maupun hard collection," katanya dalam jawaban tertulis yang dikirim kepada Komisi Keuangan (XI) DPR, kemarin (22/2/2010).
Sewaktu menagih tunggakan pajak, Tjiptardjo mengatakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan dibantu kepolisian untuk proses keamanan, penangkapan, penahanan, serta bimbingan penyidikan. Akan tetapi, penyidikan tindak pidana perpajakan tetap dilakukan oleh Ditjen Pajak.
Sampai sekarang, Ditjen Pajak telah menerbitkan surat paksa untuk 37 wajib pajak. Lalu, penyitaan terhadap 13 wajib pajak, pemblokiran atas 10 wajib pajak, pencegahan terhadap 12 wajib pajak, dan gijzeling atau sandera badan alas satu wajib pajak.
Anggota Komisi XI DPR, Harry Azhar Aziz, mengungkapkan, pihaknya akan memanggil para penunggak pajak untuk meminta klarifikasi. "Sekaligus mendengar masukan dari mereka, apakah undang-undang perpajakan yang baru lebih baik atau malah membuka peluang pidana perpajakan," ujar dia.
Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu bilang, lembaganya sudah menggelar rapat koordinasi dengan Ditjen Pajak, Ahad (21/2/2010) lalu. "Semua permasalahan pajak terkait dengan BUMN sudah diselesaikan dan tidak ada lagi istilah tunggakan pajak di BUMN," kata diaSumber: Kompas.com
My Opinion:
pengemplang pajak dan orang2 yg ditempatkan di direktorat Jenderal (Ditjen) pajak yg mengutil pajak sama2 harus di tindak tegas dan di hukum berat. tegakkan supremasi hukum untuk membangun clean governance dan good goverment. Nga ada lagi toleransi2 or pajak khusus buat perusahaan or lembaga2 tertentu.
Kamis, 05 November 2009
Keadaan Koperasi di Indonesia
Keadaan koperasi simpan-pinjam di Indonesia cukup sulit.
Meski banyak koperasi dalam posisikuat dan menguntungkan, namun lebih banyak lagi yang berada dalam kondisi lemah dan sangattergantung dana dari pemerintah. Untuk menuju keadaan yang lebih baik mungkin diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta membentuk asuransi deposan.
Namun kecenderungan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya otonomi daerah, banyak koperasisimpan pinjam yang tidak lagi melaporkan kegiatan mereka dan tidak ada mekanisme yang bisamemaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Kami mengetahui bahwa saat ini ada rencana agar koperasi simpan-pinjam memberikan laporan secara teratur, setidak-tidaknya bagi mereka yang telah atau ingin menerima dana dari pemerintah.
Terdapat 2 kelompok besar koperasi simpan pinjam, yaitu credit union dan baitul mal wa tamwil
(BMT) yang melakukan kegiatannya di luar kerangka peraturan yang ada, meski kini mereka
sedang mengadakan perubahan
Ada Peluang Besar Untuk Koperasi Simpan-Pinjam.
Hal diatas terjadi karena adanya bias terhadap bank kecil local, meningkatnya persyaratan
permodalan bagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sehingga membuka peluang yang besar bagi
koperasi simpan pinjam sebagai lembaga penyimpan dana dengan citra yang baik dan hati-hati.
Bank Rakyat Indonesia terus melakukan ekspansi di pasar ini dengan unit desanya dan bankbank
lain juga melakukan hal yang sama. Namun bank-bank tersebut hanya mampu melayani
sebagian kecil pasar saja. BPR dan LDKP (Lembaga Daerah Keuangan Pedesaan) sebenarnya
memiliki kesempatan yang baik, namun mereka memiliki keterbatasan karena tingginya struktur
biaya. Koperasi simpan pinjam dapat menjaga biaya tetap rendah untuk kredit-kredit kecil
sehingga mereka mampu bersaing di pasar secara efektif. Jika mereka dapat terus
mengembangkan usahanya dengan baik seharusnya mereka mampu untuk menarik dana para
penyimbang dengan memberikan suku bunga uang yang menarik.
Ada beberapa pertanyan yang menarik dan penting. Situasi koperasi tidak jelas, karena
kurangnya laporan dan pengawasan. Kami tidak mengetahui bagaimana keadaaan sesungguhnya
mengenai koperasi simpan pinjam di Indonesia. Suatu usaha yang telah kami lakukan untuk satu
propinsi tertentu menunjukkan bahwa ada kemungkinan proporsi koperasi yang dilaporkan pun
lebih kecil beberapa ratus persen dari kondisi yang sebenarnya. Sebuah studi terakhir yang
dilakukan oleh GTZ (Jerman bantu teknis) memperlihatkan beberapa indikator12. Bab 6 dari
studi tersebut berjudul “Sektor Koperasi dan Keuangan Mikro”. Kata terakhir, yaitu keuangan
mikro, berhubungan khususnya dengan koperasi Swamitra yang terkait dengan bank Bukopin
serta TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam), suatu bentuk yang serupa dengan koperasinya
Bank Rakyat Indonesia. Artikel tersebut merangkum kondisi dari aspek hukum dan perundangundangan.
Inti dari penemuan dalam artikel tersebut adalah sebagai berikut:
“Sektor koperasi di Indonesia merupakan sub-sistem keuangan mikro yang paling buruk
administrasinya, kurangnya pegawasan serta kurangnya kepercayaan terhadap laporan yang
diberikan merupakan kelemahan yang sangat mendasar. Data yang tersedia bukanlah data yang
6
up-to-date dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk melakukan analisa.” Materi yang lebih
terperinci diberikan untuk Nusa Tenggara Barat. Proporsi kegiatan yang didanai dari deposito
hanya sebagian kecil saja, dibandingkan dengan daerah lain. Namun secara keselurahan normalnormal
saja.
Laporan tersebut menyimpulkan: “Peraturan baru tentang koperasi menyebabkan meningkatnya
peluang bagi koperasi untuk berkembang dan berdikari. Terdapat ketentuan mengenai
pengawasan dan keuangan yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan koperasi yang
lebih baik lagi. Namun demikian, terdapat sejumlah masalah yang sangat penting yaitu
mewujudkan peraturan tersebut ke tataran praktis.
“Hal penting lainnya adalah sejumlah peraturan yang ada tidak terwujud dalam praktek dan yang
lebih penting lagi kantor wilayah menteri koperasi setempat tidak dapat melaksanakannya secara
efektif. Sanksi berupa pencabutan izin usaha merupakan tindakan yang tidak biasa kepada
koperasi simpan-pinjam yang bermasalah. Meski koperasi tidak memberikan laporan sesuai
jadwal yang ditemukan, tidak ada tindakan yang diambil oleh kantor Manteri Koperasi mengenai
hal tersebut. Kelemahan utama dari sistem koperasi adalah tidak adanya pengawasan dan
penegakkan hukum.”
Meski banyak koperasi dalam posisikuat dan menguntungkan, namun lebih banyak lagi yang berada dalam kondisi lemah dan sangattergantung dana dari pemerintah. Untuk menuju keadaan yang lebih baik mungkin diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta membentuk asuransi deposan.
Namun kecenderungan yang terjadi sebaliknya, dengan adanya otonomi daerah, banyak koperasisimpan pinjam yang tidak lagi melaporkan kegiatan mereka dan tidak ada mekanisme yang bisamemaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Kami mengetahui bahwa saat ini ada rencana agar koperasi simpan-pinjam memberikan laporan secara teratur, setidak-tidaknya bagi mereka yang telah atau ingin menerima dana dari pemerintah.
Terdapat 2 kelompok besar koperasi simpan pinjam, yaitu credit union dan baitul mal wa tamwil
(BMT) yang melakukan kegiatannya di luar kerangka peraturan yang ada, meski kini mereka
sedang mengadakan perubahan
Ada Peluang Besar Untuk Koperasi Simpan-Pinjam.
Hal diatas terjadi karena adanya bias terhadap bank kecil local, meningkatnya persyaratan
permodalan bagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sehingga membuka peluang yang besar bagi
koperasi simpan pinjam sebagai lembaga penyimpan dana dengan citra yang baik dan hati-hati.
Bank Rakyat Indonesia terus melakukan ekspansi di pasar ini dengan unit desanya dan bankbank
lain juga melakukan hal yang sama. Namun bank-bank tersebut hanya mampu melayani
sebagian kecil pasar saja. BPR dan LDKP (Lembaga Daerah Keuangan Pedesaan) sebenarnya
memiliki kesempatan yang baik, namun mereka memiliki keterbatasan karena tingginya struktur
biaya. Koperasi simpan pinjam dapat menjaga biaya tetap rendah untuk kredit-kredit kecil
sehingga mereka mampu bersaing di pasar secara efektif. Jika mereka dapat terus
mengembangkan usahanya dengan baik seharusnya mereka mampu untuk menarik dana para
penyimbang dengan memberikan suku bunga uang yang menarik.
Ada beberapa pertanyan yang menarik dan penting. Situasi koperasi tidak jelas, karena
kurangnya laporan dan pengawasan. Kami tidak mengetahui bagaimana keadaaan sesungguhnya
mengenai koperasi simpan pinjam di Indonesia. Suatu usaha yang telah kami lakukan untuk satu
propinsi tertentu menunjukkan bahwa ada kemungkinan proporsi koperasi yang dilaporkan pun
lebih kecil beberapa ratus persen dari kondisi yang sebenarnya. Sebuah studi terakhir yang
dilakukan oleh GTZ (Jerman bantu teknis) memperlihatkan beberapa indikator12. Bab 6 dari
studi tersebut berjudul “Sektor Koperasi dan Keuangan Mikro”. Kata terakhir, yaitu keuangan
mikro, berhubungan khususnya dengan koperasi Swamitra yang terkait dengan bank Bukopin
serta TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam), suatu bentuk yang serupa dengan koperasinya
Bank Rakyat Indonesia. Artikel tersebut merangkum kondisi dari aspek hukum dan perundangundangan.
Inti dari penemuan dalam artikel tersebut adalah sebagai berikut:
“Sektor koperasi di Indonesia merupakan sub-sistem keuangan mikro yang paling buruk
administrasinya, kurangnya pegawasan serta kurangnya kepercayaan terhadap laporan yang
diberikan merupakan kelemahan yang sangat mendasar. Data yang tersedia bukanlah data yang
6
up-to-date dan tidak dapat dijadikan pegangan untuk melakukan analisa.” Materi yang lebih
terperinci diberikan untuk Nusa Tenggara Barat. Proporsi kegiatan yang didanai dari deposito
hanya sebagian kecil saja, dibandingkan dengan daerah lain. Namun secara keselurahan normalnormal
saja.
Laporan tersebut menyimpulkan: “Peraturan baru tentang koperasi menyebabkan meningkatnya
peluang bagi koperasi untuk berkembang dan berdikari. Terdapat ketentuan mengenai
pengawasan dan keuangan yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan koperasi yang
lebih baik lagi. Namun demikian, terdapat sejumlah masalah yang sangat penting yaitu
mewujudkan peraturan tersebut ke tataran praktis.
“Hal penting lainnya adalah sejumlah peraturan yang ada tidak terwujud dalam praktek dan yang
lebih penting lagi kantor wilayah menteri koperasi setempat tidak dapat melaksanakannya secara
efektif. Sanksi berupa pencabutan izin usaha merupakan tindakan yang tidak biasa kepada
koperasi simpan-pinjam yang bermasalah. Meski koperasi tidak memberikan laporan sesuai
jadwal yang ditemukan, tidak ada tindakan yang diambil oleh kantor Manteri Koperasi mengenai
hal tersebut. Kelemahan utama dari sistem koperasi adalah tidak adanya pengawasan dan
penegakkan hukum.”
Langganan:
Postingan (Atom)